Kuliah Umum “Islam, Indonesia, dan Pancasila”

Kemarin sore saya menyempatkan diri mendatangi Kuliah Umum yang
diselenggarakan Masjid Salman ITB.
Berjudul [Islam, Indonesia, dan Pancasila](http://upcoming.yahoo.com/event/8254367), kuliah umum
disampaikan oleh [Yudi
Latif](http://psik-indonesia.org/home.php?page=penulis&id=9),
penulis buku [Negara Paripurna:
Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila
](http://www.goodreads.com/book/show/11706499-negara-paripurna). Tema yang
menarik bagi saya dengan harapan akan gambaran yang lebih teduh
untuk mempertemukan agama dan kebangsaan.

Sedikit yang membuat saya mengernyitkan dahi adalah tulisan yang
dipilih sebagai pengantar di undangan Facebook untuk Kuliah Umum
ini,

INILAH ironi kolektif bangsa yang gagal. Ibarat sudah memegang mutiara, tapi malah dikubur dan berusaha mencari mutiara lain di tumpukan puing-puing kehancuran rumah milik orang lain.

Mungkin itulah salah satu analogi tentang eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik ini yang semakin pudar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi yang diperagakan penyelenggara negara dan kroni-kroninya, tindak kekerasan yang terus masif atas nama pembenaran privat, dan praktik ekonomi yang timpang, serta lemahnya akses-akses bagi warga negara untuk memperoleh hak-hak mendasar adalah secuil bukti kebobrokan negara ini.

— Sumber: Negara
Paripurna itu Semakin Menjauh
.

Frase “ironi kolektif” dan “gagal” seperti bersahutan dengan
“keterpurukan” yang menimbulkan suasana tidak nyaman. Semoga
diskusi tsb. tidak menjadi acara ratapan berjemaah.

Author of "Negara Paripurna"

Yudi Latif memerlukan waktu dua tahun untuk mengumpulkan dan
menganalisis dokumen-dokumen kelahiran Pancasila, terutama sejumlah
makalah di seputar rapat [BPUPKI](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia), menjelang proklamasi
Indonesia. Apakah istilah *paripurna* yang digunakan sebagai judul
buku tsb. pengganti kata *final* yang dulu lazim digunakan dalam
frase *negara final* di zaman Orde Baru?

Kuliah umum diawali dengan paparan bahwa cara pandang terhadap Islam
sebagai agama, Indonesia sebagai tanah air dan bangsa, dan Pancasila
sebagai dasar negara menjadi tersekat-sekat dan cenderung
dipertentangkan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Yudi menilai
bahwa klasifikasi yang disodorkan intelektual pada periode lalu
telah menyebabkan cara pandang tersebut berkepanjangan. Inilah
perlunya intelektual berhati-hati dalam melakukan klasifikasi. Yang
dimaksud adalah pengelompokan “kubu Islam” dan “kubu nasionalis”
(biasanya disebut juga sebagai “kubu sekuler”) selama rapat-rapat
BPUPKI. Hal ini menjadikan cara pandang bahwa kubu Islam sulit
menerima ide kebangsaan, sedangkan kubu nasionalisme tidak peduli
urusan agama. Padahal dalam beberapa pidato perwakilan mereka
terjadi “saling mengakomodasi” keperluan pihak lain. Sebagai
ilustrasi, Soekarno memilih kata “Mukaddimah” untuk pembukaan UUD, dibanding “Declaration” yang
diusulkan perwakilan kelompok Islam. Demikian pula untuk beberapa
konsep dasar yang kemudian dirumuskan selama persiapan proklamasi tsb.

Di bagian berikutnya, Yudi menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam
Pancasila dengan konsep dasar dalam semangat Islam dan dikaitkan
pula dengan kondisi Republik yang memang heterogen. Termasuk
heterogen secara internal, semisal dibandingkan dengan Saudi Arabia
atau Iran yang didominasi oleh satu mahzab/kelompok dalam Islam, di
Indonesia, Islam sendiri pun — pada tataran syariat — akan
menimbulkan pertanyaan penting: [syariat] Islam mana yang dipilih?
Dengan demikian, menampilkan semangat Islam dalam sila-sila
Pancasila perlu menggunakan bahasa publik, membumi, dan secara
esensi diterima semua pihak. Menarik juga disimak kaitan
berkelanjutan dari sila pertama yang meletakkan asas penting tauhid,
penghargaan Islam akan derajat manusia (“yang lebih mulia adalah
yang bertakwa”), kesatuan manusia sebagai umat yang besar
(ummatan wahidan), cara pengambilan keputusan lewat asas
demokrasi dengan hikmat musyawarah, dan hasilnya adalah untuk
keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri.

Bagaimana ke depan? Hal yang menggelitik adalah: pada saat umat
Islam menempati pos-pos penentu kebijakan seperti sekarang, mengapa
“warna Islam” tidak terangkat? Sebagai perbandingan, di India
nilai-nilai Hindu terbawa, di Cina dengan Konfusianisme, di Amerika
Serikat dengan Protestan, mengapa untuk negara [berpenduduk] Islam
terbesar, Indonesia, nilai tsb. tidak muncul?

Yudi mengusulkan dua langkah ke depan:

1. Umat Islam agar masuk lebih kongkrit, secara penuh, dalam urusan kebangsaan ini, jangan ragu-ragu.
1. Ganti ungkapan verbalisme dalam memahami Pancasila — hal merugikan yang berlangsung pada orde-orde terdahulu, sebaliknya, lakukan penerapan nilai-nilai Pancasila.

Dengan kata lain, bagi umat Islam hal ini selaras dengan ajakan
“masuklah Islam secara kaffah (menyeluruh) dan terapkan
amaliah ajaran Islam.

Hadirin merespon kuliah umum dengan pandangan positif: mendapatkan
pencerahan tentang sikap memahami korelasi Islam dan Pancasila.
Dalam tanya-jawab setelah materi dibawakan, tercetus reaksi tentang
cara meletakkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, tafsir
sila-sila Pancasila, dan hubungan antara agama-negara. Tentang
hubungan agama-negara, dikemukakan bahwa pada perkembangan terakhir
ini, kata *separation* (pemisahan) dianggap tidak tepat
menggambarkan hubungan tersebut, sebagai gantinya adalah
*differentiation* (pembedaan). Artinya, negara dan agama tidak
benar-benar terpisah lepas, melainkan keduanya berdiri saling
berhubungan dengan terdapat pembedaan fungsi keduanya.

Terhadap seorang hadirin yang bersikap menolak gagasan Yudi dan
tetap menekankan pada “negara berbasis syariah”, termasuk
mempersoalkan Piagam Jakarta, Yudi dengan baik menjelaskan balik
bahwa misalnya pun digunakan istilah “syariah” atau merupakan
representasi nilai-nilai Islam, perjalanan masih akan panjang untuk
mendapatkan “syariat yang sesuai dengan kondisi di Indonesia”. Dalam
arti: metodologi pengambilan hukum dan pelaksanaan syariat itu
sendiri yang harus dicari untuk Indonesia dan ini pekerjaan rumah
yang besar. Sedangkan untuk penghilangan kata-kata “syariat” pada
Piagam Jakarta, disampaikan analogi yang tepat saat Rasulullah
bersama para sahabat sedang menyusun Perjanjian Hudaibiyah
berhadapan dengan para pemuka kafir Quraisy.

Perlu dibaca buku Negara Paripurna, setidaknya
disajikan dokumen-dokumen perumusan dasar negara yang disampaikan
oleh para pendiri negara ini.