Wali Kota untuk Dunia

Rupanya buku ini yang disebutkan moderator: [If
Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising
Cities
](http://benjaminbarber.org/books/if-mayors-ruled-the-world/)
(Yale University Press, 2013), karya Benjamin R. Barber, ilmuwan politik
teoritis dan penulis Jihad vs. McWorld sebelumnya.

If Mayors Ruled the World

Di acara di kampus ITB
8 Maret, diangkat tema Gelombang Baru Nasionalisme: dari
Daerah Membangun Indonesia
, menghadirkan Tri Rismaharini, wali
kota Surabaya, dan Ridwan Kamil, wali kota Bandung, pada sesi
sebelumnya. Seperti melengkapi julukan “Reformis Horizontal” di acara
Dino Patti Jalal sepekan sebelumnya, yang juga menampilkan sejumlah
pemimpin daerah, apakah ini semata kegembiraan dan harapan Indonesia?

Di buku If Mayors Ruled the World, DR. Barber mengutip ucapan walikota
New York, Fiorello La Guardia, yang seperti abadi, “Tidak ada cara
Demokrat atau Republik dalam hal perbaikan got”. Fakta lainnya adalah
jumlah warga kota yang sudah mencapai 50% warga dunia — dan diprediksi
akan melaju hingga 70% di tahun 2020 kelak. Kota-kota besar dunia akan
kian buncit dengan jumlah penduduk, sarat dengan persoalan kompleks, dan
dibandingkan dengan negara-kota pada masa lalu, metropolitan atau
megapolitan masa kini sudah melebihi.

Ridwan Kamil saat diwawancara Kompas TV menyebut peran walikota dalam
hal praktis, langsung berhadapan dengan masyarakat, sebagai latihan
penting sebelum mengambil peran lebih strategis di tingkat yang lebih
atas, gubernur atau bahkan kepala negara misalnya. Tri Rismaharini di
acara di atas juga memaparkan stafnya yang berasal dari berbagai daerah
di Indonesia — sampai Papua, dengan kata lain: sudah semacam “miniatur
perwakilan provinsial”. Kedekatan dengan masyarakat lewat solusi praktis
— seperti digambarkan wali kota New York, “dalam hal perbaikan got” —
menjadi hal menarik untuk negara seperti Indonesia yang sedang
memerlukan solusi membumi. Dengan cara masing-masing, para pemimpin baru
sedang mencoba langsung mendekatkan diri ke masyarakat dan berikhtiar
membuat terobosan baru penyelesaian masalah warisan para pendahulu.
Tentu tidak selalu lancar, beragam kendala, dan bahkan dilihat dari
kacamata publik sekalipun masih menyisakan pertanyaan: benarkah mereka
melakukannya dengan ikhlas sesuai amanat yang diemban, atau ada
kepentingan lain yang tak kasat mata?

Dukungan perangkat kerja juga menjadi kemudahan yang lain untuk para
wali kota di masa sekarang. Salah satu yang mulai signifikan peran media
sosial dan alat komunikasi di zaman kini. Saya pernah menyebut Ridwan
Kamil bukan hanya menggunakan Twitter untuk menjalankan tugas-tugas
sebagai wali kota; melainkan sudah seperti memiliki dua kantor balai
kota, satu di Jalan Wastu Kancana (lokasi Balai Kota Bandung) dan satu
lagi di akun Twitternya. Walaupun hal ini bukan kelaziman untuk semua
wali kota di Indonesia, kondisi sosial Bandung dapat didekati dengan
cara tsb. Di kota lain tentu perlu modifikasi, namun pada intinya:
gunakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan dan meraih efisiensi
tinggi.

Apakah negara-bangsa yang disebut-sebut sejumlah ilmuwan sebagai buah
revolusi Perancis akan bergeser menjadi interkoneksi pemerintahan-kota?
Mungkin bukan digantikan total, karena negara-bangsa memiliki konsep
kawasan dan perserikatan multi-etnis yang lebih luas, sehingga
diperlukan untuk administrasi dan pertahanan kawasan luas, sedangkan
interkoneksi kota tampak efektif dalam urusan kerja sama warga dunia.

Untuk Indonesia secara khusus, perbaikan lintas-horizontal menjadi
harapan baru di tengah kekusutan model hirarkis yang sering menjadi
sibuk soal atribut dan simbol. Seperti keinginan perubahan lainnya,
perlu waktu dan kesabaran yang tidak selalu mudah atau tidak selalu
murah.

One Reply to “Wali Kota untuk Dunia”

Comments are closed.